PERKEMBANGAN KEUANGAN
BERSTANDAR AKUNTANSI AKRUAL
Gilang Ganjar Amrih
Universitas Budi Luhur
Abstrak
Sistem akuntansi
harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku dan memastikan bahwa data keuangan yang direkam dan disimpan di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan dan diverifikasi.
Sistem akuntansi yang baik dapat membantu entitas dalam mengelola
keuangan mereka dengan lebih efektif. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pelaporan administrasi dengan tepat. Metodologi penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif. Pendekatan library
research. Hasil penelitian menggambarkan
bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggunakan basis kas untuk pengakuan
transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Basis kas digunakan
untuk mencatat transaksi keuangan yang terkait dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. Sementara itu, basis akrual digunakan untuk mengakui pendapatan dan biaya pada saat terjadinya, tidak peduli apakah
transaksi tersebut telah terbayar atau belum. Dengan
menggunakan basis akrual, informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan representatif
Kata
kunci: keuangan; perkembangan; akuntansi akrual.
Abstract
The
accounting system must comply with applicable accounting principles and ensure
that the financial data recorded and stored in it can be accounted for and
verified. A good accounting system can help entities manage their finances more
effectively. The purpose of this study is to improve administrative reporting
appropriately. Research methodology with descriptive qualitative type. Library
research approach. The results of the study illustrate that Government
Accounting Standards (SAP) use a cash basis to recognize revenue, expenditure
and financing transactions, and use an accrual basis to recognize assets,
liabilities and fund equity. The cash basis is used to record financial
transactions related to cash receipts and cash disbursements in a certain period.
Meanwhile, the accrual basis is used to recognize income and expenses when they
are incurred, regardless of whether the transaction has been paid for or not.
By using the accrual basis, the resulting financial information can be more
accurate and representative
Keywords: finance;
development; accrual accounting.
Pendahuluan
(Christian, Veronica, & Lim, 2021) berdasarkan
survei yang dilakukan oleh
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada laporan
tahun 2020 menunjukkan kasus kecurangan laporan keuangan di Asia Pasifik berada di urutan ketiga dari
8 bagian negara yaitu sebanyak 198 kasus yang menyebabkan rata-rata kerugian mencapai US$ 1.988.000 (ACFE, 2020a). Di bagian Asia Pasifik sendiri menunjukkan kasus tertinggi diperoleh dari Indonesia yaitu sebanyak 36 kasus, sedangkan Thailand sebanyak 6 kasus (ACFE, 2020b). Metode yang dilakukan untuk mengatasi kecurangan akuntansi yaitu dengan dilakukan
audit oleh pihak eksternal.
Melalui adanya perencanaan sistem maka terbentuknya (Analisis
Perbandingan..., Ulfha Chaira Luvita, Ak.-IBS, 2011, 2011) Perancangan
penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati mengingat Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual (cash towards
accrual) baru saja diterbitkan
dan belum diimplementasikan
sepenuhnya, baik oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah
Daerah. Perancangan penerapan
akuntansi berbasis akrual melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Penetapan Kebijakan: Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang jelas dan konsisten untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal ini meliputi penetapan standar akuntansi pemerintah yang sesuai dan pembentukan badan pengatur yang bertanggung jawab atas penerapan
dan penegakan standar tersebut.
Pelatihan dan Edukasi
Pelatihan dan edukasi penting untuk memastikan bahwa para pegawai dan pengambil keputusan paham dengan prinsip-prinsip
akuntansi berbasis akrual dan mampu menerapkannya secara efektif. Hal ini meliputi pelatihan khusus bagi para akuntan, auditor, dan pegawai pemerintah lainnya yang terlibat dalam proses akuntansi.m Sistem Akuntansi yang Terintegrasi: Sistem akuntansi yang terintegrasi dapat membantu memudahkan proses pelaporan keuangan dan memastikan penggunaan data yang akurat dan terkini. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua bagian pemerintah yang terkait.
Monitoring
dan Evaluasi, Monitoring dan evaluasi
merupakan bagian penting dari penerapan
akuntansi berbasis akrual. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa standar akuntansi yang ditetapkan terpenuhi dan sistem akuntansi yang terintegrasi berfungsi dengan baik. Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, pemerintah juga perlu memperhatikan beberapa hal seperti penyusunan
rencana kerja, pengaturan pengeluaran, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah, serta terciptanya laporan keuangan yang akurat dan transparan bagi publik.
(Analisis
Perbandingan..., Ulfha Chaira Luvita, Ak.-IBS, 2011, 2011) SAP berbasis
akrual, peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi dipastikan akan berubah. Hal tersebut berlaku demikian dengan kapasitas dan kemampuan SDM yang harus ditingkatkan, karena SAP berbasis akrual memang memberikan informasi keuangan yang lebih
baik tetapi implementasinya
lebih rumit dibandingkan
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi adalah aturan dan metode yang digunakan dalam mengelola keuangan suatu entitas dan merekam transaksi keuangan dalam sistem akuntansi. Aturan dan metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan
yang dihasilkan akurat, relevan, dapat dipercaya, dan konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Peraturan pelaksanaan dapat meliputi aturan-aturan yang dikeluarkan
oleh badan pengatur seperti
otoritas keuangan, Bursa
Efek, atau badan pengawas lainnya. Aturan-aturan ini bisa terkait dengan
pengungkapan informasi keuangan, pelaporan keuangan, pengauditan, atau praktik bisnis
lainnya.
Sistem akuntansi,
di sisi lain, adalah kumpulan prosedur dan aturan yang digunakan untuk merekam transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan., pelaporan keuangan mereka. (Manossoh, 2015) Good Government governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh Sektor pemerintah. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya
dalam rangka mencari titik temu
pemecahan masalah-masalah
yang terjadi. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengatasi
masalah keuangan di
Indonesia.
Pemerintah dapat membantu mengatasi masalah keuangan di Indonesi. Kebijakan fiskal Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara
dan mengurangi pengeluaran.
Ini dapat mencakup meningkatkan tarif pajak, mengurangi subsidi, mengurangi defisit anggaran, dan memperkuat perpajakan. Kebijakan moneter Pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, mengatur suku bunga, dan menstabilkan nilai tukar. Langkah-langkah seperti ini dapat membantu mengurangi tekanan keuangan pada masyarakat dan membantu menstabilkan perekonomian. Penguatan sektor keuangan Pemerintah dapat memperkuat sektor keuangan di Indonesia
untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dan mengurangi risiko keuangan. Ini dapat mencakup pengembangan pasar keuangan, meningkatkan regulasi dan pengawasan, dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.
Peningkatan investasi
Pemerintah dapat meningkatkan investasi di
Indonesia dengan memberikan
insentif dan fasilitas bagi
investor. Ini dapat membantu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Reformasi struktural: Pemerintah dapat melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem keuangan
Indonesia. Ini dapat mencakup
reformasi sektor publik,
reformasi perpajakan, dan reformasi kebijakan fiskal. Dalam mengatasi masalah keuangan di Indonesia, penting bagi pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Ini dapat membantu memperkuat dukungan dan memastikan kesuksesan dari langkah-langkah yang diambil. Perbedaan pengaturan standarisasi keuangan konvensional dengan syariah (Izzaty, Astuti, & Cholimah, 1967) Akuntansi
syariah adalah alat pertanggungjawaban, yang diwakili
informasi akuntansi syariah
dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu mematuhi prinsip full disclousure. Prinsip full disclosure merupakan
prinsip akuntansi yang menekankan pentingnya pengungkapan seluruh informasi yang relevan dan
material dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Artinya, perusahaan harus menyajikan seluruh informasi keuangan dan non-keuangan yang dapat mempengaruhi pemakai laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat.
Prinsip full disclosure, perusahaan harus menyajikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi keuangan dan operasionalnya. Informasi yang disajikan harus mencakup semua aspek bisnis yang penting, termasuk informasi tentang aset, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, risiko, serta kebijakan
dan praktik bisnis yang diterapkan. Prinsip full disclosure
memiliki tujuan untuk membantu pemakai laporan keuangan dalam membuat keputusan
yang tepat dan berdasarkan informasi yang akurat dan lengkap. Prinsip ini juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan investor.
Dalam prakteknya,
peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi biasanya ditetapkan oleh manajemen entitas atau oleh profesional akuntansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan entitas tersebut. Aturan dan sistem ini harus selalu diperbarui sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan
pengguna laporan keuangan
(Habsari, Sahabuddin, & ..., 2022) Berdasarkan
data Administrasi Kependudukan
(Adminduk) per Juni 2021,
total penduduk Indonesia sebanyak
272.229.372 jiwa. Demikian
juga jumlah penduduk
Indonesia yang besar, dapat
menjadi keuntungan sebagai potensi bagi kekuatan pertahanan dan juga sebagai ancaman
jika tidak diberdayakan dengan baik untuk pertahanan. Undang-Undang. Undang-Undang Pertahanan Negara
No. 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa
sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek penting
dalam pertahanan negara. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi
keuntungan bagi pertahanan
negara jika SDM tersebut diberdayakan secara efektif untuk memperkuat kekuatan pertahanan.
Konteks ini, pemerintah
Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan peran penduduk dalam pertahanan negara. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui program wajib militer atau
TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan militer untuk memperkuat kemampuan SDM dalam bidang pertahanan. jumlah penduduk yang besar juga dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola
dengan baik. Jika penduduk tidak memiliki akses yang memadai ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, maka mereka dapat
menjadi sumber ketidakstabilan sosial dan politik. Selain itu, jika penduduk tidak
terlibat dalam pembangunan negara dan tidak merasa memiliki negara mereka, mereka dapat menjadi lebih rentan terhadap pengaruh eksternal yang merugikan kepentingan nasional. potensi penduduk yang besar sebagai kekuatan pertahanan,
(Burhany, 2013) Kesadaran
manajemen untuk melakukan pengelolaan lingkungan saat ini dapat dikatakan masih relatif rendah. Dengan demikian maka kinerja lingkungan
per- usahaan sebagian besar juga masih berada pada level sedang dan rendah.
Ini ditunjuk- kan oleh peringkat kinerja lingkungan per- usahaan periode 2010 yang dipublikasi
oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dari 690 perusahaan yang dinilai kinerja lingkungannya, hanya 8,12% yang berada pada peringkat tinggi, sedangkan 63,04% berada pada peringkat sedang, dan
28,84% berada pada peringkat
rendah (Sekretariat PROPER
Kementerian Negara Lingkungan Hidup,
2010). pemerintah harus mengambil tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keterlibatan penduduk dalam pembangunan nasional. Hal ini dapat mencakup investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi yang
lebih besar dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan cara ini, penduduk dapat menjadi sumber
daya yang kuat bagi pertahanan negara dan pembangunan
nasional yang berkelanjutan.
(Gibbs, 2020) permasalahan
mendasarnya adalah pemahaman dan paradigma pemerintah, pelaku ekonomi dan pelaku bisnis serta para pihak yang terlibat dalam mata rantai
pembangunan ekonomi dan bisnis tentang hakikat, peran strategis dan strategi untuk menghijaukan
ekonomi dan bisnis masih sangat terbatas atau lemah. Pemahaman
dan paradigma yang terbatas
atau lemah terkait dengan menghijaukan ekonomi dan bisnis dapat menghambat
perkembangan keberlanjutan ekonomi dan bisnis di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pelaku ekonomi, pelaku bisnis, dan pihak lain yang terlibat dalam pembangunan ekonomi dan bisnis untuk memahami hakikat, peran strategis, dan strategi
untuk menghijaukan ekonomi
dan bisnis. Secara umum, menghijaukan ekonomi dan bisnis mengacu pada upaya untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkeadilan sosial. Hal ini melibatkan perubahan paradigma
dan pemahaman tentang bagaimana cara kita menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa, serta bagaimana
kita mengelola sumber daya alam
dan lingkungan secara bertanggung jawab.
Pemerintah memiliki
peran strategis dalam menghijaukan ekonomi dan bisnis, seperti mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan, memberikan insentif kepada pelaku bisnis untuk menggunakan teknologi dan praktek berkelanjutan, dan memastikan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat dalam kebijakan dan praktik ekonomi dan bisnis. Pelaku ekonomi dan bisnis juga memiliki peran strategis dalam menghijaukan ekonomi dan bisnis, seperti mengembangkan teknologi dan praktik berkelanjutan, menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan
(Corporate Social Responsibility), dan menjalin kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dan sektor non-profit untuk memperkuat
kapasitas dan mempromosikan
pengembangan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan.
Para pihak
yang terlibat dalam mata rantai pembangunan
ekonomi dan bisnis, seperti masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, juga memiliki peran penting dalam menghijaukan
ekonomi dan bisnis dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengembangan ekonomi dan bisnis yang berkelanjutan, serta memberikan kritik dan umpan balik yang konstruktif kepada pemerintah dan pelaku ekonomi dan bisnis dalam upaya mencapai
keberlanjutan ekonomi dan bisnis. strategi untuk menghijaukan
ekonomi dan bisnis, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti mengembangkan teknologi dan praktik berkelanjutan, membangun kemitraan strategis dengan semua pihak yang terlibat dalam mata rantai
pembangunan ekonomi dan bisnis, dan membangun sistem pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan yang berkelanjutan
dan berkeadilan sosial. Selain itu, juga penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan ekonomi dan bisnis dan mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.
Metode
Penelitian kualitatif dalam ilmu akuntansi adalah pendekatan penelitian yang menggunakan metode deskriptif untuk memahami atau menjelaskan
fenomena di dalam lingkungan akuntansi dengan cara mengumpulkan
data yang berupa kata-kata, citra,
dan perilaku dari orang-orang
yang terlibat dalam lingkungan tersebut. Pendekatan ini dapat membantu para peneliti dalam memahami alasan dan motivasi di balik keputusan-keputusan akuntansi yang diambil oleh individu dan organisasi.
Penelitian kualitatif dalam
ilmu akuntansi seringkali dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kasus, atau analisis
dokumen. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengambilan keputusan akuntansi, praktik dan prosedur akuntansi yang digunakan, serta bagaimana pengambilan keputusan akuntansi memengaruhi kinerja organisasi. Contoh penelitian kualitatif dalam ilmu akuntansi dapat mencakup studi tentang praktek
akuntansi etis, pengaruh budaya organisasi terhadap pengambilan keputusan akuntansi, atau penggunaan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Penelitian kualitatif ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pengambilan keputusan akuntansi dan faktor-faktor yang memengaruhinya, yang dapat membantu para praktisi dan peneliti dalam mengembangkan kebijakan dan praktik akuntansi yang lebih
baik.
(Hasanah &
Harmawati, 2020) Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya
ilmiah dan lainnya yang berkenaan dengan penelitian.(Hasanah & Harmawati,
2020) menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah dan menyusunnya dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap
berikutnya dan memeriksa keabsahan serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti
untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2006). Menurut Miles dan Huberman (dalam
Sugiyono, 2007), terdapat beberapa langkah yang harus dilalui dalam
melakukan analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan
Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis literature riview jurnal dipahami bahwa jenis laporan
keuangan memiliki 2 kategoti. (Christian et al.,
2021) Laporan keuangan sebagai salah satu sumber dalam menganalisis
kinerja suatu perusahaan, yang dapat menjadi acuan dalam
pengambilan keputusan. Laporan keuangan akuntansi akrual adalah laporan keuangan yang memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas dengan
menggunakan prinsip akuntansi akrual. Prinsip akuntansi akrual ini mengharuskan pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan saat terjadinya, bukan berdasarkan saat uang diterima atau dibayar.
Laporan keuangan akuntansi akrual terdiri dari tiga
laporan utama, yaitu Laporan laba
rugi (income statement): Laporan
ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan biaya selama periode tertentu, serta laba atau rugi
bersih yang dihasilkan. Laporan arus kas (cash flow
statement) Laporan ini memperlihatkan
arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu, termasuk dari operasi, investasi,
dan pendanaan.
(Prasetya, 2012) SAK yang berkualitas merupakan salah satu pedoman pokok
untuk menyusun dan menyajikan
laporan keuangan bagi perusahaan. Dengan adanya standar akuntansi yang baik, maka laporan keuangan dapat menjadi lebih berguna dan menciptakan transparasi bagi perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
sebagai wadah profesi akuntansi di Indonesia, senantiasa
berusaha untuk tanggap
terhadap perkembangan yang terjadi,
baik dalam lingkup nasional, regional, maupun
global, khususnya dalam hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi. standar laporan akuntansi yang baik. Konsistensi Laporan keuangan harus konsisten dalam pengukuran, presentasi, dan pengungkapan informasi keuangan. Konsistensi ini membantu memastikan bahwa pemakai laporan
keuangan dapat membandingkan informasi keuangan perusahaan dari periode ke periode. Relevansi: Laporan keuangan harus mencakup informasi yang relevan dan
material bagi pengambil keputusan.
Informasi yang disajikan harus menggambarkan kondisi keuangan dan operasi perusahaan secara akurat dan lengkap.
Keandalan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
harus dapat diandalkan. Untuk mencapai hal ini, perusahaan harus mengikuti prinsip akuntansi yang benar, melakukan audit yang tepat dan memeriksa ulang informasi yang disajikan. Keterbacaan: Laporan keuangan harus mudah dibaca
dan dimengerti oleh pemakai
laporan keuangan. Bahasa
dan format yang digunakan harus
mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Komparabilitas. Laporan keuangan harus dapat dibandingkan
dengan perusahaan lain di industri yang sama. Ini akan membantu pemakai
laporan keuangan dalam membuat keputusan
yang tepat dan membandingkan
kinerja perusahaan dengan pesaingnya.
Kelengkapan Laporan keuangan harus mencakup seluruh informasi yang relevan dan material mengenai keuangan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus cukup lengkap sehingga pemakai laporan keuangan dapat memahami kondisi keuangan dan operasional perusahaan dengan baik. Materialitas: Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan
harus material, artinya informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna laporan keuangan. Menerapkan standar laporan akuntansi yang baik akan membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, dapat dipercaya, dan mudah dimengerti oleh pemakai laporan keuangan. Hal ini juga dapat membantu perusahaan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata masyarakat dan investor. Neraca (balance sheet) Laporan
ini memperlihatkan posisi keuangan suatu entitas pada akhir periode tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam laporan keuangan
akuntansi akrual, pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan prinsip akrual memungkinkan untuk memperlihatkan
gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan suatu entitas selama periode tertentu. Hal ini karena laporan keuangan akrual mencerminkan jumlah pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan pada saat mereka terjadi,
bukan pada saat uang diterima
atau dibayar.
Pencatatan atau recording dalam akuntansi adalah proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam entitas atau
organisasi dalam jurnal dan
buku besar. Proses pencatatan ini meliputi memasukkan informasi transaksi seperti jumlah, tanggal, deskripsi transaksi, akun yang terlibat, dan jumlah debit dan kredit ke dalam sistem akuntansi.
Dengan mencatat setiap transaksi keuangan, entitas dapat menentukan jumlah aset, kewajiban,
dan ekuitasnya pada suatu waktu tertentu dan dapat memantau kinerja keuangan mereka. Recording dalam akuntansi biasanya dilakukan menggunakan metode double-entry,
di mana setiap transaksi dicatat dalam setidaknya
dua akun yang berbeda, dengan jumlah yang sama dalam debit dan kredit. Hal ini memastikan bahwa total debet dan kredit dalam jurnal selalu seimbang, sehingga kesalahan pencatatan dapat dengan mudah
ditemukan dan diperbaiki.
Proses pencatatan dalam akuntansi dapat dilakukan secara manual atau menggunakan software akuntansi
yang terkomputerisasi. Dalam
kedua kasus, penting untuk memastikan bahwa sistem pencatatan
yang digunakan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. (Kabupaten & Utara,
2022) Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan
pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. (Kabupaten & Utara,
2022) Manajemen merupakan ilmu dan seni yang terdapat 4 utama fungsi yaitu
dalam manajemen: Perencanaan (planning), Pengorganisasian
(Organizing), Pengarahan (Acuating)
dan Pengawasan (Controlling). Perencanaan
atau planning adalah proses
yang dilakukan oleh organisasi
atau individu untuk merencanakan tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan di masa depan guna mencapai
tujuan atau sasaran tertentu. Dalam konteks bisnis,
perencanaan sangat penting dalam mengarahkan kegiatan dan sumber daya organisasi agar tercapai hasil yang diinginkan.
(Zelmiyanti, 2015) dalam Johan (2010), penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di berbagai negara maju telah berhasil
dan membawa manfaat, manfaat tersebut antara lain antara lain mendukung manajemen kinerja, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih
baik, memperbaiki pengertian
akan biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya, meningkatkan
pelaporan keuangan, serta memfasilitasi dan meningkatkan manajemen. Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di berbagai negara maju telah menjadi
trend global dalam pengelolaan
keuangan pemerintah. Beberapa negara maju yang telah menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara luas adalah
Inggris, Australia, Kanada,
dan Selandia Baru.
Negara Inggris, penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dimulai pada tahun 2001 dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual. SAP kemudian direvisi pada tahun 2010 dan 2019
untuk meningkatkan kualitas
dan transparansi informasi keuangan pemerintah. Selain itu, Inggris juga telah menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang saling terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual. Di Australia, penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dimulai pada tahun 1990-an dan diatur dalam Australian
Accounting Standards Board (AASB). Standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual telah diadopsi di semua level pemerintahan, termasuk federal,
negara bagian, dan lokal. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Australia juga
didukung oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan.
Negara Kanada, penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dimulai pada tahun 2003 dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan Kanada (PSAB). PSAB kemudian direvisi pada tahun 2011 dan 2018
untuk memperbaiki transparansi
dan akuntabilitas informasi
keuangan pemerintah. Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dimulai pada tahun 1990-an dan diatur dalam Public Sector
Accounting Standards (PSAS). PSAS kemudian diganti dengan Public Sector Pemerintahan Accounting Standards (PAS) pada tahun 2014. Penerapan akuntansi berbasis akrual di Selandia Baru juga didukung oleh sistem penganggaran berbasis kinerja yang berfokus pada pencapaian tujuan strategis dan hasil berdasarkan hasil analisis kasus dikemukakan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di negara-negara maju telah membantu
meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan pemerintah, serta memperbaiki pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Selain itu, penerapan akuntansi berbasis akrual juga telah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan pemerintah
sistem akuntansi, perencanaan seringkali terkait dengan perencanaan keuangan, yang mencakup perencanaan pengeluaran, investasi, dan pendapatan. Tujuan dari perencanaan keuangan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan
organisasi atau individu agar dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang.
Proses perencanaan dalam akuntansi melibatkan penentuan sasaran keuangan dan strategi
untuk mencapai sasaran tersebut, mengidentifikasi sumber daya keuangan
yang tersedia, dan mengembangkan
rencana keuangan yang sesuai. Hal ini melibatkan pengumpulan dan analisis data keuangan, seperti laporan keuangan, anggaran, dan proyeksi keuangan. perencanaan bisnis, perencanaan dapat mencakup perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Perencanaan strategis melibatkan perumusan misi, visi, dan tujuan jangka panjang
organisasi serta pengembangan strategi untuk mencapai
tujuan tersebut. Perencanaan taktis mencakup penentuan tujuan dan strategi jangka menengah serta pengembangan rencana aksi untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan perencanaan operasional melibatkan pengembangan rencana aksi terperinci dan jadwal pelaksanaan untuk mencapai tujuan jangka pendek. jenis perencanaan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal
yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan, seperti lingkungan bisnis, pesaing, perubahan pasar,
dan perubahan regulasi. Dengan
perencanaan yang tepat, organisasi atau individu dapat memaksimalkan peluang dan mengurangi risiko yang terkait dengan keputusan keuangan dan bisnis.
(Priyono, 2012) Sebelum era
reformasi pengelolaan keuangan
negara sistem pencatatan pada
akuntansi di sektor pemerintahan masih menggunakan single entry. Pada sistem
pencatatan ini, menurut
Abdul Halim (2004) dalam Abdul Hafiz Tanjung (2008), pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Akibat dari sistem pencatatan
ini, pemerintah tidak memiliki catatan mengenai aktiva tetap, piutang, utang dan ekuitas dari suatu
entitasnya.
(Putri, 2010) pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, dan sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini masih tersimpan, yaitu berasal dari Babilonia
pada 3600 sebelum masehi. Sejarah transaksi
keuangan di Indonesia dapat
dilacak dari zaman kolonial Belanda di mana perdagangan
dan keuangan di Indonesia dipengaruhi
oleh kebijakan dan praktik
Belanda. Pada awalnya, transaksi
keuangan di Indonesia didominasi
oleh perdagangan rempah-rempah
seperti cengkeh, lada, dan pala Pada masa kemerdekaan Indonesia, sektor keuangan masih dalam tahap perkembangan. Pada tahun 1953, didirikan Bank
Indonesia sebagai bank sentral negara Indonesia yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia.
Pada tahun 1960-an, terjadi pertumbuhan yang pesat di sektor keuangan di Indonesia, yang dipicu
oleh pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah mulai membangun infrastruktur dan memperluas layanan perbankan ke seluruh Indonesia. Pada saat itu,
sektor keuangan di
Indonesia masih didominasi
oleh bank-bank asing. Pada tahun
1970-an, pemerintah mengambil
langkah-langkah untuk mempromosikan
bank-bank nasional dan mengurangi
ketergantungan pada bank-bank asing.
Pemerintah juga mulai memperkenalkan instrumen keuangan baru seperti
surat berharga, obligasi, dan saham, sebagai alternatif dari tabungan dan deposito di bank. Pada
tahun 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang berdampak pada Indonesia. Krisis
ini memaksa pemerintah
untuk melakukan reformasi sektor
keuangan di Indonesia, termasuk
perbankan dan pasar modal. Pemerintah
melakukan rekapitalisasi
bank dan memperketat pengawasan
sektor keuangan untuk menghindari krisis serupa di masa depan.
Saat
ini, sektor keuangan di
Indonesia terus berkembang dengan pesat dan semakin maju. Bank dan lembaga keuangan non-bank semakin banyak bermunculan, dan produk-produk keuangan semakin bervariasi, seperti kartu kredit, pinjaman
online, dan investasi di pasar modal. (Ramdani &
Agustina, 2019) Sesuai dengan amanat UU No.17 Tahun 2003
bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara atau daerah (RAPBN/RAPBD) disusun atau disajikan
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP), apabila pengelolaan keuangan daerah tersebut berhasil makal hal itu berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan PP No.24
Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, mengatur mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara atau daerah (RAPBN/RAPBD) yang harus disusun atau
disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berikut adalah beberapa hal penting yang diatur dalam UU tersebut:
Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (LPPA) harus disusun atau disajikan
dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP digunakan
sebagai alat standarisasi pelaporan keuangan pemerintah, yang mencakup konsep, prinsip, prosedur dan teknik akuntansi yang digunakan oleh pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah yang menggunakan SAP harus mencakup informasi yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan, termasuk informasi mengenai pendapatan, belanja, utang, aset, dan kewajiban. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran harus memuat informasi
yang lengkap dan transparan,
serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang menggunakan SAP harus disajikan secara terperinci, memuat informasi mengenai transaksi keuangan, penyajian neraca, laporan laba rugi, serta
catatan atas laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan.
SAP menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga penggunaan SAP diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. (Ridwan, 2012) laporan keuangan pemerintah tersebut, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya ditujukan agar dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
(Ridwan, 2012) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan
transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis
akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut hanya bersifat sementara dan sejak tanggal 22 Oktober 2010 telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perubahan
mendasar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah adanya perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan.
karena memperhitungkan semua transaksi
yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Penggunaan basis kas dalam SAP tidak berarti bahwa pemerintah hanya memperhitungkan transaksi keuangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Pemerintah masih harus memperhitungkan
transaksi non-kas seperti piutang, hutang, dan persediaan dalam SAP, namun hanya menggunakan
basis kas untuk pengakuan pendapatannya
dan pembayarannya. Dalam praktiknya, SAP menggunakan suatu sistem terintegrasi
yang menggabungkan kedua
basis tersebut untuk memastikan
bahwa informasi keuangan yang dihasilkan akurat dan representatif serta memenuhi kebutuhan pengguna informasi keuangan, termasuk pemerintah itu sendiri, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum.
(Yulianto, 2012) menurut Cushing, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sarana
untuk memahami kinerja ekonomis dari individu-individu
atau kelompok-kelompok yang
bertanggung jawab dalam mengggunakan sumber daya ekonomi
untuk tujuan pengendalian atas aktivitas penggunaan sumber daya tersebut. Jika definisi ini diterima, maka akuntansi dapat disejajarkan dengan sains lain yang menekankan aktivitas ilmiah sebagai sebuah proses
untuk memahami realitas dan
mengendalikan beberapa elemen terkait realitas tersebut. (Utama, 2021) kinerja keuangan perlu diseimbangkan dengan kinerja sosial, dan juga upayanya dalam pelestarian alam, agar terjadi kehidupan yang nyaman dan harmonis. Perusahaan memiliki peran penting dalam mengedepankan
kehidupan harmonis karena perusahaan tidak hanya bertanggung
jawab untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis
mereka. Pada akhirnya, tujuan dari keberadaan
perusahaan adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk pemilik atau investor.
Kesimpulan
Aturan keuangan terhadap akuntansi berbasis akrual perusahaan dapat mengambil berbagai tindakan, seperti menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate
Social Responsibility) dalam setiap
aspek kegiatan bisnisnya. Hal ini dapat mencakup upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar, dan membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya
dalam pengambilan keputusan strategis. Ini dapat mencakup memilih bahan baku
yang berkelanjutan, mengembangkan
teknologi yang ramah lingkungan, dan menerapkan praktek bisnis yang etis dan transparan. jangka panjang, perusahaan yang mengedepankan kehidupan harmonis dapat memperoleh manfaat dari reputasi
yang lebih baik dan meningkatkan daya
tarik bagi investor, karyawan,
dan pelanggan. Selain itu, perusahaan juga dapat memainkan peran yang penting dalam memajukan
tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan, termasuk melalui partisipasi dalam inisiatif global dan nasional yang bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks.
DFTARPUSTAKA
Analisis
Perbandingan..., Ulfha Chaira Luvita, Ak.-IBS, 2011. (2011).
Burhany, Dian Imanina dan Nurniah.
(2013). Akuntansi Manajemen Lingkungan, Alat Bantu Untuk Meningkatkan Kinerja
Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan
Keuangan Nurniah Politeknik Negeri Ujung Pandang, 17.3(80), 279–298.
https://doi.org/10.24034/j25485024.y2013.v17.i3.262
Christian, Natalis, Veronica,
Veronica, & Lim, Lisa. (2021). Perkembangan Akuntansi Thailand dan Analisis
Shenanigans pada Perusahaan Group Lease. Owner, 5(2), 329–244.
https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.475
Gibbs, David. (2020). Green economy. Essential
Concepts of Global Environmental Governance, (December), 116–117.
https://doi.org/10.4324/9780367816681-49
Habsari, T. N., Sahabuddin, Z. A.,
& ... (2022). Profesionalisme Akuntan Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan
Negara Dalam Membangun Negeri. Jurnal …, 3(1), 88–95. https://doi.org/10.51742/akuntansi.v3i1.499
Hasanah, Nurlayli, & Harmawati,
Diah. (2020). Manajemen Pembelajaran Taman Kanak-Kanak Model Sentra dengan
Pendekatan Beyond Centers And Circle Time ( BCCT ) Universitas Musamus and
Circle Time ). Beyond Centers and Circles Time ( BCCT ) merupakan model
pendekatan yang berpusat pada anak , proses pem. Jurnal Ilmu Pendidikan,
Keguruan, Dan Pembelajaran, 4(1), 30–33.
Izzaty, Rita Eka, Astuti, Budi, &
Cholimah, Nur. (1967). 済無No Title No Title No Title. Angewandte Chemie
International Edition, 6(11), 951–952., 5–24.
Kabupaten, Gangga, & Utara,
Lombok. (2022). Jurnal ABDIMAS INDEPENDEN. 3(1), 64–78.
Manossoh, Hendrik. (2015). the
Implementation of Governmental Accounting System To Initiate Good Government
Governance in North Sulawesi Province. Berkala Ilmiah Efiensi, 15(05),
786–787.
PRASETYA, FERRY DANU. (2012).
Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia. Jurnal Ilmiah
Mahasiswa Akuntansi, 1(4), 113–117. https://doi.org/10.33508/jima.v1i4.257
Priyono, Nuwun. (2012). Pemerintahan
Di Indonesia Periode Sebelum Reformasi sampai dengan Pasca-Reformasi. Jurnal
UTM, 37(15 Januari 2012), 1–13.
Putri, Anisa. (2010). Perkembangan
Akuntansi Di Indonesia. Agusutus, 2, 38–49.
Ramdani, Eldis, & Agustina, Neo.
(2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan, 5, 1–10.
Ridwan, R. (2012). Strategi
Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah (Studi
Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Uatara). Universitas Tarumanagara Journal
of Accounting, XVI(03), 390–412.
Utama, Yopi Yudha. (2021). Analisis
Akuntansi Sustainabilitas Pada Bisnis Berkelanjutan Perumahan Syariah. Jurnal
Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 560–570.
https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2511
Yulianto, Eko. (2012). Anomali
Perkembangan Akuntansi. Jurnal Akuntansi, 1–17.
Zelmiyanti, Oleh Riri. (2015).
Perkembangan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Sektor Pemerintah Di Indonesia. Jrak,
6(1), 68–72.